Secara garis besar, KJPP merupakan wadah bagi penilai publik untuk memberikan jasa dan telah mendapatkan izin resmi dari Menteri Keuangan. Tugas penilai publik juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.01/2008 seputar Jasa Penilai Publik maupun penilai eksternal seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan pada bidang kekayaan lelang dan negara.

Salah satu pekerjaan penilai publik adalah menilai aset dan bisnis berdasarkan perhitungan serta harga pasaran. Selain itu, mereka juga memberikan pendapat hingga estimasi terkait nilai ekonomis sebuah objek penilaian sesuai Standar Penilaian Indonesia. Status penilai publik sendiri wajib terdaftar di MAPPI atau Masyarakat Profesi Penilai Indonesia.